Asbun Bawa Malapetaka, Klarifikasi Dugaan Pelecehan Seksual Berujung Somasi

Oknum Ketua Panwaslucam

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – ” Sudah Jatuh Tertimpa Tangga “, peribahasa ini cocok dilekatkan kepada oknum Ketua Panwaslucam di Bengkulu Utara berinisial Iw. Bagaimana tidak, sudah dituding dan dilaporkan telah melakukan dugaan pelecehan seksual alias perbuatan cabul, saat ini ia pun harus menerima somasi dari salah satu Partai Politik di Kabupaten BU, lantaran asal bunyi (Asbun) dalam memberikan klarifikasi pembelaannya di Panwaslukab BU Selasa (7/8).

Baca berita terkait :

http://rubriknews.com/polisi-resmi-terima-pengaduan-korban-dugaan-pelecehan-seksual-oleh-oknum-ketua-panwaslucam/

http://rubriknews.com/dituding-ngajak-bobok-bareng-berikut-bantahan-oknum-ketua-panwaslucam/

http://rubriknews.com/sst-dituding-lakukan-pelecehan-seksual-oknum-ketua-panwascam-akan-dipolisikan/

Diketahui, keluarnya somasi untuk Iw yang menjabat sebagai Ketua Panwaslucam, lantaran yang bersangkutan telah mengungkapkan kesalahan masa lampau yang ia perbuat versus Partai Hanura, dengan menyebutkan adanya indikasi balas dendam untuk menjadi alibi dalam penyampaian klarifikasi kepada pihak Panwaslukab Bengkulu Utara, atas kejadian yang telah mencoreng lembaga ini yakni dugaan perbuatan cabul dimana melibatkannya sebagai terlapor perbuatan tersebut.

Dalam alibinya kepada pihak Panwaslukab, seperti diungkapkan oleh Divisi Penindakan dan Pelanggaran Panwaslukab BU Tugiran, dihadapan awak media. Oknum Ketua Panwaslucam menyebut bahwa dugaan kejadian pelecehan seksual yang terjadi di intern Panwaslucam Arga Makmur hanyalah sebuah kebohongan, yang mana kejadian itu disebut-sebut adanya unsur politik, yang menunggangi korban demi untuk balas dendam atas kejadian masa lampau. Seperti diketahui, kebetulan kuasa hukum korban dugaan pelecehan seksual yang diketahui mantan stafnya sendiri, merupakan Bacaleg Partai Hanura.

Berita terkait : http://rubriknews.com/corengi-lembaga-oknum-ketua-panwaslucam-ngaku-ke-atasan-dugaan-cabul-ada-unsur-dendam/

Sekedar mengingatkan kejadian masa lampau yang dimaksud yakni, pihak Panwaslucam Arga Makmur disinyalir telah salah mengartikan Perbawaslu, terkait peredaran spanduk dan baliho partai. Yang mana, ia yang semestinya tidak memiliki kapasitas untuk menurunkan atau merusak spanduk atau baliho partai yang ada di beberapa titik didalam kota Arga makmur, justru ia lakukan sendiri. Sehingga perbuatan yang dinilai menyalahi ini, sempat menjadi konflik dimana apa yang telah dilakukannya diprotes pihak pengurus Partai Hanura. Seperti yang diketahui, tupoksi Panwaslu untuk mengawasi dan menegur bukan mengeksekusi langsung dengan tangannya sendiri.

Dikonfirmasi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten BU, Wawan Ersanovi,SH, didampingi Advokat Julisti Anwar, SH, Kamis (9/8) tidak membantah hal tersebut, ia mengemukakan. Pihaknya sengaja melayangkan surat Somasi ini, mengingat oknum Ketua Panwaslu di BU bernisial Iw, telah membuka luka lama yang sudah sempat dilupakan, hanya demi untuk membela diri atas dugaan perbuatan cabul yang dilakukannya kepada stafnya.

” Somasi ini terpaksa kami layangkan, karena oknum Ketua Panwaslucam telah mencoreng profesi advokat kami, meskipun kami juga merupakan pengurus dari Partai Hanura. Sebutan atas pelecehan profesi kami tersebut, dikait-kaitkannya dengan nuansa politik balas dendam pengurus Partai Hanura, soal pencabutan baliho yang dilakukan olehnya pada bulan Mei 2018 lalu. Padahal, tidak ada sedikitpun unsur politik, terkait perkara yang tengah kami tangani yakni dugaan perbuatan cabul tersebut,” ujarnya.

Alibi Iw tersebut sangat disayangkan, semestinya kredibilitas seorang Ketua Penyelenggara Pemilu tidak seperti itu. Dengan kejadian ini, dapat dinilai sendiri oleh pihak Panwaslukab apakah Iw masih layak untuk menjadi Ketua Panwaslucam atau tidak. Mengingat, ia selain sudah menjadi terlapor dugaan perbuatan cabul atas mantan stafnya sendiri, juga sudah melakukan perbuatan yang dinilai tidak pantas dilakukan oleh yang memahami soal pengawasan dalam menyelenggarakan Pemilu.

” Tinggal masyarakat sendirilah yang dapat menilai, apakah Iw masih pantas menjadi pemimpin dalam mengawasi pemilu di Kecamatan atau tidak, karena apa yang sudah dilakukannya sudah bukan lagi seorang penyelenggara pemilu dan ASN yang semestinya memiliki etika. Untuk Partai Hanura, kami akan menunggu 2 kali 24 jam agar Iw mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut,” pungkasnya.

Laporan : Redaksi

3 Replies to “Asbun Bawa Malapetaka, Klarifikasi Dugaan Pelecehan Seksual Berujung Somasi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *